Bupati Bintuni Dalam Penentuan Ibu Kota Calon DOB PBT Letaknya Harus Strategis Dan Merah Putih Harga Mati

Views: 62

Bupati Bintuni Dalam Penentuan Ibu Kota Calon DOB PBT Letaknya Harus Strategis Dan Merah Putih Harga Mati

BINTUNI, InspirasiPapua.id- Pada pertemuan ketiga antara empat Bupati pendorong dan percepat calon daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Barat Tengah (PBT) di Gedung Pertemuan Krooy Kabupaten Kaimana, Sabtu (11/02/2023).

Dimana beberapa usul dan saran telah disampaikan oleh masing-masing kabupaten. Dari hasil pertemuan itu, mengerucut pada dua titik, yakni Bomberay dan Kuri.

Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw dalam pemaparannya lebih mempertegas soal ibukota  Provinsi Papua Barat Tengah dan merah putih harga mati dan harus strategis dengan tetap mempertahankan NKRI.

Bupati Teluk Bintuni dua periode itu mengusulkan, agar penentuan Ibukota Provinsi harus dilaksanakan di atas tikar adat dan sesuai dengan aturan pemerintahan, karena dirinya tidak mau Provinsi ini akan menjadi Provinsi termiskin di Indonesia.

Meski demikian, Bupati Bintuni juga menegaskan, agar soal dana percepatan pembentukan DOB ini juga harus diputuskan saat ini, sehingga ada regulasinya, termasuk ada dukungan dari DPRD dari masing-masing kabupaten.

Hasil pertemuan 4 Kabupaten yang berlangsung di Kaimana itu mengerucut pada penentuan Ibukota Provinsi Papua Barat Tengah.

Beberapa usulan dan saran pun mulai disampaikan oleh masing-masing kabupaten. Dari hasil pertemuan itu, mengerucut pada dua titik, yakni Bomberay dan Kuri.

Melalui masyarakat adat dari dua kabupaten, yakni Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni, mengusulkan agar letak Ibukota Provinsi harus berada tepat di tengah-tengah wilayah, yang titiknya harus meliputi wilayah 4 Kabupaten tersebut.

Melalui salah seorang perwakilan masyarakat adat Kabupaten Teluk Wondama, Adrian Worengga,menegaskan, letak titik Ibukota Provinsi Papua Tengah, harus seidentik dengan namanya, untuk itu harus berada di tengah-tengah, yang meliputi 4 wilayah Kabupaten, yakni Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.

Worengga menjelaskan bahwa titik yang paling tepat adalah titik yang terletak di Distrik Kuri Kabupaten Bintuni, Distrik Wamesa dari Kabupaten Teluk Wondama, dan Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana.

Sementara itu, menanggapi usulan masyarakat adat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Ali Baham Temongmere, menyebutkan bahwa titik Ibukota Provinsi Papua Barat harus memperhatikan banyak kajian dan letak yang paling strategis yakni di wilayah Bomberay.

Ali Baham menambahkan bahwa pembentukan DOB baru ini awalnya adalah Provinsi Bomberay Raya.

“Karena sudah ada kesepakatan dengan satu nama di Tanah Papua yakni Provinsi Papua Barat Tengah, maka identitas Suku Besar Bomberay, harus tetap dipertahankan.

Dengan demikian, Bomberay adalah nama yang pas untuk Ibukota Provinsi Papua Barat Tengah,” usulnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Wondama,  Andarias Kayukatui dalam pernyataannya menyebutkan, pemilihan titik lokasi Ibukota Distrik harus memperhatikan semua hal, termasuk proporsi untuk memberdayakan masyarakat asli Papua.

“Saya mengingatkan agar pemekaran ini harus tetap mengedepankan rasa keadilan dan kejayaan bagi masyarakat di negeri ini.

Titik ibu kota PBT agar jangan terlalu jauh dari Teluk Wondama, karena selama ini, masyarakat sangat mudah mengakses ke Manokwari, sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat.

Ditempat yang sama Bupati Kaimana, Freddy Thie dalam pernyataannya lebih memberikan pertimbangan seperti lokasi ibu kota Provinsi adalah lokasi kawasan yang strategis untuk pengembangan Provinsi Papua Barat Tengah selanjutnya, baik itu untuk akses perekonomian maupun akses pemerintahan.

Hingga saat ini pertemuan diskor untuk tim kajian akademik membuat rumusan untuk penentuan titik lokasi ibu kota Provinsi PBT. (ahd-IP)

About Post Author