Views: 23

Partai PPP Usulkan Agar PSU Dilaksanakan Hanya Di TPS 08 Argosigemerai SP5 Bintuni, TPS Lainnya Tidak Penuhi Unsur

BINTUNI, InspirasiPapua.id- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipimpin Ketua DPW PPP Papua Barat Yasman Yasir, SE didampingi Ketua DPC PPP Kabupaten Teluk Bintuni Joko Lingara mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk mempertanyakan adanya beberapa TPS yang akan digelar pemungutan suara ulang (PSU).

Dimana PPP mengusulkan pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilakukan di 5 (lima) TPS kalau bisa  PSU hanya dilaksanakan di TPS 08 Argosigemerai SP5 distrik Manimeri karena itu suatu kewajiban kita untuk melaksanakannya.

Dimana kita semua tahu Ketua KPPSnya melarikan diri saat penghitungan suara.

Sedangkan 4 (empat) TPS lainnya agar dipertimbangkan lagi untuk tidak dilaksanakan sebab tidak ada masalah di 4 TPS tersebut karena semua saksi tidak ada yang keberatan dan semua sudah menandangani C1 Plano dan lebih baik PSU dilaksankan di TPS 08 saja.

“Kami Bawaslu memberikan rekomendasi berdasarkan laporan adanya pelanggaran dari  tingkat pengawas distrik sesuai  PKPU Nomor 25 tahun 2023 pasal 80 dan 81 tentang unsur-unsur adanya PSU,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Supiah Tokomadoran, Rabu (21/2/2024) kepada wartawan ketika diwawancarai di Kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni.

Lanjut Ketua Bawaslu Bintuni itu bahwa pihaknya memberikan rekomendasi berdasarkan temuan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Kemudian PTPS melaporkan itu kepada Panwaslu kelurahan/desa (PKD). Selanjutnya Panwas Distrik yang akan mengeluarkan rekomendasi.

Sedangkan Bawaslu hanya menyampaikan kepada KPU tentang rekomendasi dari Panwas Distrik.
Terkait unsur-unsur yang temukan disini pasal 80 seperti ada orang yang nyoblos lebih dari 2 kali atas nama orang lain atau hak orang lain.
Temuan itu ada di TPS 12, TPS 03 Argosigemerai, TPS kampung Beimes, serta TPS 03 Kelurahan Bintuni Timur,” jelas Tokomadoran.

Supiah Tokomadoran juga mengatakan bahwa saat dilakukan penhitungan suara, KPU harus siapkan form keberatan saksi  agar saksi yang tidak mau menandatangani C1 Plano di TPS tersebut apabila ada pelanggaran.

Tetapi selama proses pungut hitung itu tidak ada keberatan di 4 (empat) TPS tersebut. Dan semuanya sudah tanda tangani C1 Plano.

Pemungutan suara ulang (PSU) itu berdasarkan hasil penelitian Panwas di tingkat distrik. Setelah di kaji lalu direkomendasikan ke KPU untuk dilaksanakan.

Setelah KPU kaji mana yang memenuhi unsur dan mana yang tidak.

Pelaksanaan PSU itu 10 hari setelah pencoblosan di TPS. Rekomendasi dan saran usul serta kajian bersama sudah kami berikan ke KPU.

Entah KPU mau melaksanakan PSU di semua TPS tersebut atau hanya di satu atau dua TPS  saja karena unsur tidak terpenuhi tetapi ini juga bagian dari edukasi-edukasi politik kedepannya seperti Pemilukada agar tertata dengan baik.

Seperti unsur unsur yang telah saya sebutkan tadi kepada teman-teman PPP dan wartawan itu sudah memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan artinya ada yang menggunakan hak pilih orang lain C pemberitahuan atau undangan orang lain.

Seperti TPS 08 orang semua sudah tahu bahwa ketua KPPS nya lari, pengrusakan kertas suara, dan saat itu saya perintahkan hitung ulang agar proses demokrasi lebih baik kedepan.

Kita harus memilah-milah PSU dan penangannya misalnya ada unsur pidana maka kita registrasi dan langsung ditindaklanjuti ke Gakumdu sedangkan kalau pelanggaran administrasi maka Bawaslu yang tangani namun proses PSU tetap berjalan,” tutur Supiah.

Supiah juga mengakui ada beberapa partai juga yang datang melaporkan tentang pelanggaran Pemilu tetapi tidak ada unsur PSU hanya ada unsur pidana dan pelanggaran administrasi.

Itu pun kami sudah menindaklanjuti dengan prosedur yang ada kalau belum memenuhi syarat formil dan materil kami akan memanggil partai tersebut untuk melengkapinya untuk kita tindaklanjuti apakah itu unsur pidana atau administrasi.

Saya berharap terkhusus untuk masyarakat Teluk Bintuni agar kita menjaga keamanan dan ketertiban dan semua ini juga merupakan edukasi agar kedepan demokrasi di Bintuni menjadi lebih baik,” ujar Supiah. (ahm-IP)

About Post Author