YLBH Sisar Matiti Akan Gugat Tanggung Jawab Perusahaan BP Tangguh Terhadap Lingkungan Hidup Dan Sosial

Keberadaan Perusahaan BP Tangguh selaku penghasil gas cair atau LNG kabupaten Teluk Bintuni dan di Papua Barat akan berdampak pada kerusakan tanah dan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi serta dampak sosial masyarakat yang hidup dekat operasi perusahaan tersebut. Inzet : Direktur eksekutif YLBH Sisar Matiti Yohanes Akwan. (ft. Ist-InspirasiPapua.id)
Bagikan berita ini

Views: 57

YLBH Sisar Matiti Akan Gugat Tanggung J iniawab Perusahaan BP Tangguh Terhadap Lingkungan Hidup Dan Sosial

BINTUNI, InspirasiPapua.id – Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti, Yohanes Akwan, SH menegaskan, rencananya ada dua obyek yang akan digugat oleh YLBH Sisar Matiti yaitu, pertama terkait lingkungan hidup dan kedua terkait tanggung jawab sosial perusahan BP Tangguh yang beroperasi di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Maka pertemuan tentang komitmen dan tanggung jawab sosial jangan bicara di Biak, Jayapura, Sorong, Manokwari, Fakfak serta Jakarta.

“Mari kita bicara di Bintuni. Karena fokus utama BP Tangguh adalah bagaimana orang lokal itu terlibat aktif sebagai penerima manfaat dari BP Tangguh itu sendri,” ujarnya dengan nada vokal.

Kembali pengacara yang kritis permasalahan sosial tersebut melanjutkan pendapatnya, yaitu isu Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekososbud) jangan di jadikan isu politi, tetapi perlu ketegasan membangun manusia lokal secara beradab.

Termasuk Peraturan Daerah Khusus Dana Bagi Hasil (Perdasus DBH) harus jelas di Agraria dan tata ruang (ATR) Provinsi Papua Barat.

“Jangan bertindak sebagai pemilik DBH itu tetapi harus diingat ada masyarakat lokal terdampak, ” papar Yohanis.

Advokat kritis itu pertanyakan, apa perspektif keberlanjutan hidup proyek BP Tangguh dan persoalan hak asasi manusia, sosial dan lingkungan hidup?.

Bagaimana BP Tangguh merespon tuntutan masyarakat untuk mendapatkan efek ekonomi dari DBH? tanya dia lagi.

Menurut Yohanes Akwan, kekhawatiran mengenai dampak proyek itu di masa depan atas hutan bakau di Teluk Bintuni, dan dampak pengaturan keamanan proyek yang melibatkan operasi berlebihan terhadap warga setempat.

“Bagaimana komitmen BPJS Tangguh terhadap Hak Asasi Manusia setahun ini, ” tanya Akwan.

Apa hasil pertemuan tahunan majelis penasehat yang dibentuk oleh BP (TIAP) untuk menyampaikan kekhawatiran itu secara langsung ke perusahaan untuk tiga tahun terahir ini?

Kami juga mempertanyakan angkuntabilitas terkait Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dalam proyek dan sejauh mana komitemen BP untuk meningkatkan hal itu.

Apa isi dari Perdasus DBH Misgas dan Bagaimana skema menjalankannya dan masyarakat lokal penerima dampak mendapatkan apa?

Bagaimana komitmen perusahan untuk menurunkan emisi dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Pernyataan tersebut di atas merupakan pendapat dari YLBH Sisar Matiti,” pungkas Akwan. (InspirasiPapua.id)

About Post Author

banner x600 banner x600 banner x600 banner x600 banner x600 banner x600 banner x600 banner x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *