Views: 18
BINTUNI, InspirasiPapua.id– Pemerintah pusat memiliki perhatian besar untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Teluk Bintuni. Dimana Bintuni kaya akan sumber daya alam namun masih memiliki 32 persen masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.
“Adanya kemiskinan ekstrim di kabupaten Teluk Bintuni disebabkan dari sisi pengelolaan, sisi atitute masyarakat sendiri. Serta kompetensi dari penyelenggara pemerintahan bukan hanya pemerintah kabupaten Teluk Bintuni sendiri tetapi juga disebabkan faktor pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” ungkap Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Untuk Papua dan Papua Barat pada Kementrian PUPR RI Dudung Zainal Arifin kepada wartawan, Kamis (17/03/2022) malam ketika dikonfirmasi di Bintuni usai melakukan verifikasi sampling pada 2 distrik yang dikategorikan miskin.
Kabid Pengembangan Insfrastruktur Wilayah Papua dan Papua Barat Kementrian PUPR itu juga menjelaskan bahwa di Teluk Bintuni pihaknya ditugaskan di 5 distrik sebagai percontohan awal di tahun 2022.
“Namun untuk sampling dan verifikasi awal kami lakukan di 2 distrik yaitu distrik Weriagar dan Manimeri.
Sebetulnya distrik Dataran Beimes juga menjadi sampling tetapi kondisi alam yang melanda distrik tersebut yaitu adanya banjir sehingga tidak memungkinkan mobil kami masuk ke distrik tersebut untuk melakukan verifikasi sampling.
Sedangkan distrik Merdey, Moskona Utara serta Moskona Timur juga masuk verifikasi sampling tetapi karena keterbatasan waktu maka kami baru verifikasi sampling di 2 distrik tersebut,” sebut Dudung.
Dudung juga mengatakan bahwa pihaknya tidak sampai di distrik-distrik tersebut karena terkendala waktu yang terbatas serta faktor alam.
“Dan bukan berarti kami tidak menangani distrik-distrik tersebut tetapi kami akan tetap menanganinya,” terangnya.
Kabid Pengembangan Insfrastruktur Wilayah Papua dan Papua Barat Kementrian PUPR itu juga menuturkan bahwa ada beberapa perbedaan data yang pihaknya dapatkan baik dari BKKBN, Dinas Sosial serta dari Dukcapil, BPS dan Bappeda.
“Satu sama lain dari instansi tersebut ada sedikit perbedaaan data tetapi sebagian besarnya sama. Oleh karena itu kami verifikasi ke lapangan jangan sampai rumah tangga (RT) yang sebetulnya tidak miskin mendapatkan bantuan.
Sementara yang sebetulnya miskin justeru tidak mendapat bantuan. Setelah kami verifikasi ternyata 99 persen sesuai dan hanya kurang lebih 1 persen yang tidak sesuai sehingga kami meyakini bahwa data tersebut valid,” paparnya.
Kemudian Pejabat PUPR pusat itu juga mengungkapkan bahwa setelah pihaknya turun melakukan verifikasi maka hasilnya itu akan ditindaklanjuti dengan 3 (tiga) program utama yaitu pertama masyarakat yang miskin itu rumahnya akan dibagun secara swadaya dengan memberikan bantuan yang namanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Dimana dengan kemampuan mereka bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang ada dan tidak perlu memanggil tukang dari luar.
Kedua program air bersih dimanan nantinya akan dilakukan oleh Balai kami dari Manokwari. Dan ketiga yaitu program Sanitasi dan keempat program Jalan Lingkungan.
Selanjutnya program kelima yaitu Drainase serta program keenam Persampahan itu juga akan ditangani. Tetapi secara umum inti dari Kemiskinan itu disebabkan 3 faktor yaitu rumah, air bersih dan sanitasi,” terangnya.
Selain itu, kata Dudung terkait BSPS itu juga akan melatih tukang dan ini tidak ada kaitannya dengan pengentasan kemiskinan.
“Dimana kami akan melibatkan Tim yaitu bukan hanya pemkab Teluk Bintuni maupun Balai kami yang ada di Manokwari tetapi kami juga mendorong agar para pihak yang ada di Papua Barat dan seluruh Indonesia juga melibatkan akademisi dari Forum Rektor dan LSM agar sama-sama mengontrol.
Yaitu jangan sampai misalnya walaupun kecil kemungkinan dana BSPS itu diterima lalu itu dibelikan hp atau membayar motor dan lainnya.
Sehingga ada 2 opsi atau pilihan yang mungkin diberikan yaitu pertama bantuan bisa dalam bentuk barang.
Dan kedua bantuan bisa dalam bentuk uang atau gabungan keduanya. Jadi tergantung kesepakatan antara para pihak,” jelasnya.
Dudung juga memaparkan bahwa Presiden Joko Widodo mentargetkan pada tahun 2024 kantong-kantong kemiskinan ini harus sudah tuntas.
“Dimana di Papua Barat ada 12 kabupaten 1 kota dan yang menjadi kantong kemiskinan ada 11 kabupaten dan 1 kota.
Kabupaten satu-satunya di Papua Barat yang tidak menjadi kantong kemiskinan yaitu hanya kabupaten Kaimana.
Sedangkan Kota Sorong juga termasuk kantong kemiskinan dan di seluruh Indonesia ada 112 dearah yang menjadi kantong kemiskinan,” terangnya.
Dudung juga menambahkan bahwa dalam melakukan verifikasi sampling terhadap distrik miskin ekstrim itu dirinya bersama tim berada di Papua Barat selama 5 hari.
“Yaitu 3 hari di Manokwari dan Manokwari Selatan yaitu di Oransbari, Momiwaren serta Tahota. Lalu 2 hari di Bintuni,” pungkasnya. (01-IP)
