Pemprov Papua Barat Diharapkan Segera Menghibahkan Aset-Asetnya di Teluk Bintuni Agar Tidak Terbengkalai

Bagikan berita ini

Pemprov Papua Barat Diharapkan Segera Menghibahkan Aset-Asetnya di Teluk Bintuni Agar Tidak Terbengkalai

BINTUNI, InspirasiPapua id- Beberapa aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat yang sudah selesai dibangun di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni hendaknya segera dihibahkan ke pemeribtah Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengelolanya.

Sebab ini sudah menjadi sorotan masyarakat dan pejabat setempat. Karena bangunan-bangunan tersebut banyak yang terbengkalai dan tidak terawat.

Ssrta menimbulkan kritik tajam terhadap pemborosan anggaran dan kurangnya pengawasan.

Beberapa contoh aset provinsi Papua Barat yang belum diserah terimakan diantaranya pertama puluhan rumah yang terletak di Kampung Korano Jaya, Distrik Manimeri, yang mengalami kerusakan berat karena tidak diurus dengan baik.

Selain itu, kedua yaitu terminal penumpang pelabuhan Bintuni juga dalam kondisi serupa.

Ketiga tidak ketinggalan, Terminal Tipe B di Kampung Waraitama, SP 1 distrik Manimeri, yang sudah lama selesai dibangun namun belum difungsikan.

Dikuatirkan bangunan di terminal baru tersebut juga harus rusak karena tidak terawat.

Biaya pembangunan aset-aset tersebut menelan anggaran miliaran rupiah, namun banyak di antaranya yang tidak difungsikan.

Hal ini tentunya memicu pertanyaan tentang pemborosan anggaran pemerintah.

Selain banyak bangunan yang tidak bermanfaat dan rusak parah. Kemudian keempat aset pemerintah provinsi lainnya yaitu proyek Air Baku yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS).

Ini merupakan proyek pusat, tapi tidak bermanfaat sama sekali, dimana hanya pipa saja yang dikerjakan namun airnya tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak tutup mata untuk mengusut proyek-proyek terbengkalai dan tidak bermanfaat tersebut yang termasuk dalam kategori proyek strategis.

Sebab sudah menghabiskan anggaran negara yang cukup besar. Akibatnya aset-aset tersebut menjadi sorotan dan memicu perdebatan tentang pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

Banyak pihak yang berharap agar pemerintah provinsi Papua Barat dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki aset-aset yang terlantar tersebut serta segera menghibahkannya ke pemerintah kabupaten Teluk Bintuni untuk difungsikan atau dikelola.

Tentunya ini untuk mencegah aset-aset tersebut agar tidak rusak serta tidak terjadi pemborosan anggaran. (Inspirasi Papua.id)