Views: 2
“Water Taxi Bintuni dan Harapan Memangkas Jarak Warga Pesisir”
BINTUNI, inspirasipapua.id — Bagi warga yang tinggal di pesisir Kabupaten Teluk Bintuni, perjalanan ke pusat kota bukan sekadar soal jarak. Ketika perahu tidak tersedia, aktivitas sekolah, bekerja, berobat, hingga mengurus kebutuhan administrasi bisa ikut tertunda.
Situasi menjadi lebih sulit ketika perjalanan harus dilakukan dalam keadaan darurat. Warga yang sakit, misalnya, membutuhkan transportasi yang bisa bergerak cepat, bukan sekadar berharap ada perahu yang melintas atau menunggu jadwal angkutan berikutnya.
Persoalan akses itulah yang kini hendak dijawab Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui pengembangan Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB) Laut atau water taxi.
Pemerintah tidak ingin moda transportasi laut dibangun sekadar untuk menambah jumlah armada. Sistem yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan warga, menjangkau wilayah pesisir, aman, terjangkau, dan terhubung dengan transportasi darat yang sudah lebih dulu dikembangkan.
Langkah awalnya dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan AMB Laut di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Rabu, 2 September 2026.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni, Jacomina Jane Mahdalena Fimbay, mewakili Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, membuka kegiatan tersebut.
FGD ini menjadi bagian dari penyusunan Dokumen Kajian Water Taxi Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026. Kajian tersebut diperlukan sebelum pemerintah menentukan bagaimana AMB Laut akan dijalankan, termasuk rute, jaringan pelayanan, kebutuhan armada, tarif, subsidi, keselamatan, kelembagaan dan prasarana.
Transportasi Bukan Sekadar Perjalanan
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Jandri Salakory, mengatakan kebutuhan transportasi laut tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis Bintuni yang memiliki wilayah pesisir cukup luas.
Pemerintah sebelumnya telah menghadirkan AMB Darat. Moda tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, layanan darat memiliki batas jangkauan ketika berhadapan dengan permukiman yang berada di pesisir dan wilayah yang akses jalannya terbatas.
Karena itu, kata Jandri, transportasi laut perlu dipersiapkan sebagai bagian dari sistem transportasi daerah.
“Untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah pesisir, maka kebutuhan transportasi laut menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting,” ujarnya.
Menurut Jandri, pemerintah ingin membangun konektivitas antara transportasi darat dan laut. Dengan begitu, perjalanan warga tidak berhenti ketika jalan raya berakhir, tetapi dapat dilanjutkan melalui jalur perairan.
Konsep tersebut membuat AMB Laut bukan hanya persoalan menghadirkan kapal. Pemerintah harus mengetahui dari mana warga berangkat, ke mana mereka pergi, kapan kebutuhan perjalanan paling tinggi, berapa kemampuan membayar masyarakat, hingga bagaimana pelayanan tetap tersedia bagi warga yang secara ekonomi tidak mampu.
“Ke depan, kita ingin membangun konektivitas antara transportasi darat dan transportasi laut, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses transportasi yang lebih mudah dan menjangkau wilayah-wilayah pesisir,” katanya.
Darurat Kesehatan Menjadi Alarm
Bagi Jacomina, urgensi transportasi laut terasa paling nyata ketika masyarakat berhadapan dengan keadaan darurat.
Seorang warga yang sakit di wilayah pesisir tidak bisa menunggu terlalu lama hanya karena kesulitan memperoleh kendaraan. Dalam kondisi tertentu, keterlambatan perjalanan dapat berarti semakin terlambat pula seseorang memperoleh pelayanan kesehatan.
“Transportasi laut ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat mengalami kesulitan ketika harus menunggu transportasi, apalagi dalam kondisi darurat ketika ada warga yang sakit,” kata Jacomina.
Karena itu, menurut dia, kajian AMB Laut harus melihat persoalan transportasi dari sudut pandang kebutuhan warga, bukan semata-mata dari sisi pembangunan infrastruktur.
Pemerintah perlu mengetahui wilayah mana yang paling membutuhkan pelayanan, rute mana yang paling penting, jenis armada apa yang sesuai dengan kondisi perairan Bintuni, serta bagaimana keselamatan penumpang dijamin.
Jangan Berhenti di Atas Kertas
Pengembangan AMB Laut sebenarnya bukan gagasan tanpa landasan. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Transportasi Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB).
Regulasi tersebut menjadi dasar pengembangan sistem transportasi yang mencakup transportasi darat, laut dan udara, termasuk perencanaan, prasarana, operasional armada, tarif dan keselamatan.
Namun, regulasi membutuhkan perencanaan yang lebih konkret agar dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, Dinas Perhubungan menggandeng konsultan dari PT Atlas Bandung untuk melakukan kajian teknis, akademis, sosial dan budaya.
Jandri mengatakan hasil kajian tersebut nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan arah pengembangan transportasi perairan.
“Kajian ini tidak hanya melihat aspek teknis, tetapi juga aspek akademis dan sosial budaya masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pengembangan transportasi laut ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Forum tersebut juga dibuka untuk berbagai unsur masyarakat. Perangkat daerah, masyarakat pesisir, masyarakat adat, tokoh agama, pemuda dan perempuan diharapkan ikut memberikan masukan.
Sebab, warga yang setiap hari menggunakan perairan Bintuni memiliki pengetahuan yang tidak selalu ditemukan dalam dokumen perencanaan: jalur yang biasa dilalui, titik tambatan, kondisi gelombang, waktu perjalanan, hingga persoalan yang mereka hadapi ketika membutuhkan transportasi.
Target 2027
Jacomina berharap dokumen kajian dapat diselesaikan pada 2026. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar perencanaan yang lebih matang untuk mulai mengoperasikan AMB Laut pada 2027.
Namun, tantangannya bukan hanya menyediakan kapal.
Transportasi publik harus mampu bertahan dalam jangka panjang. Pemerintah perlu menghitung kemampuan fiskal daerah, besaran subsidi, tarif yang terjangkau, biaya operasional, pemeliharaan armada serta kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga.
“Pada kesempatan ini kita melakukan pengembangan kajian terkait transportasi laut. Kita perlu melihat kembali kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan rute dan jaringan, armada, tarif dan subsidi, keselamatan, kelembagaan serta prasarana yang akan digunakan,” katanya.
Jacomina berharap AMB Laut nantinya tidak menjadi proyek yang berhenti pada peluncuran atau sekadar tercantum dalam dokumen perencanaan.
Transportasi tersebut harus hadir sebagai pelayanan publik—membantu seorang anak mencapai sekolah, memudahkan warga pergi bekerja, membuka akses masyarakat pesisir menuju pusat perdagangan dan pemerintahan, serta memberikan jalan keluar ketika seseorang membutuhkan pertolongan medis.
“Diharapkan forum diskusi ini tidak berhenti hanya pada kegiatan diskusi, tetapi dapat menghasilkan masukan yang konkret, objektif dan dapat menjadi dasar bagi penyusunan konsep operasional AMB Laut ke depan,” tegasnya.
Bagi pemerintah, water taxi mungkin adalah bagian dari sistem transportasi. Bagi warga pesisir, maknanya bisa jauh lebih sederhana: ada perahu yang bisa diandalkan ketika mereka membutuhkan jalan pulang, pergi bekerja, bersekolah, berobat, atau mengejar pertolongan.
Di situlah ukuran keberhasilan AMB Laut kelak tidak hanya dihitung dari jumlah armada atau panjang rute. Ukurannya adalah seberapa jauh transportasi itu membuat warga pesisir merasa bahwa pusat pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan ekonomi tidak lagi terlalu jauh dari tempat mereka tinggal.
**(Tim/red/MA/inspirasipapua.id)**
About Post Author
