Tim Kerja Pemekaran Babo Raya Bertolak Ke Manokwari Untuk Minta Persetujuan Gubernur, DPR Dan MRPB

Views: 14

BINTUNI, InspirasiPapua.id– Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang SK Bersama Persetujuan Pembentukan Daerah Otonomi Baru yaitu pemekaran  Babo Raya.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Tim Kerja Pemekaran kabupaten Babo Abdul Rasyid Fimbay, S.AP, Minggu (21/08/2022) telah bertolak bersama tim ke Manokwari untuk bertemu dengan Gubenur, DPR serta MRP Papua Barat dengan harapan juga bisa melakukan hal yang sama sepert kabupaten Teluk Bintuni dimana Bupati dan DPRD sudah menyetujui pembentukan DOB Babo Raya.

“Maka Provinsi Papua Barat juga diharapkan dapat menyetujui pembentukan DOB Babo Raya. Sehingga dokumen ini dapat segera kita sampaikan ke Jakarta.

Dimana Ketua Tim Kerja Pemekaran Babo Raya Sahaji Refideso saat ini lagi menunggu dokumen-dokumen tersebut segera sampai ke Jakarta sebelum bulan September ini.

Karena sesuai dengan jadwal pada bulan September 2022 ini DOB Babo akan diregistrasi untuk nantinya dibahas pada Prolegnas Tahun 2023 mendatang,” ungkap Sekretaris Tim Pemekaran Kabupaten Babo Raya Abd. Rasyid Fimbay, S.AP kepada media ini ketika di konfirmasi Minggu (21/08/2022) pagi.

Sekretaris Tim Pemekaran Babo Raya itu juga menjelaskan bahwa pembentukan DOB Babo Raya secara nasional sudah terdaftar di Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini Kasubdit Penataan Dirjen Otda.

“Dimana semua dokumen sudah diserahkan tim termasuk ke DPR RI, DPD serta Polhukam. Namun tinggal Keputusan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Dimana Bupati Teluk Bintuni telah menandatangani surat keputusan bersama tentang persetujuan DOB Babo Raya pada tanggal 01 Juni 2022.

Kemudian DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Jumat (19/08/2022) juga sudah menandatangani Keputusan tentang persetujuan Babo Raya untuk ditindak lanjuti oleh tim.

Dan pada hari Minggu (21 Agustus 2022) tim akan berangkat ke Manokwari untuk menyampaikan dokumen Babo Raya yang sudah disetujui oleh Bupati dan DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat Babo tentang Babo Raya yang terdiri dari 7 (tujuh) serta Kajian Daerah yang juga sudah dibuat oleh Tim,” papar Rasyid Fimbay.

Sekretaris itu juga menjelaskan bahwa dasar usulan pemekaran DOB bisa diusulkan melalui  2 (dua)  cara yaitu dari akar rumput atau dari bawah (bottom up) dan dari atas (top down) yang diatur dalam aturan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor  02 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah pasal 76 tentang DOB.

Dan Tim Pemekaran Babo Raya bekerja untuk mengusulkan DOB Babo Raya menggunakan UU Nomor 02 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah pasal 76,” terang Fimbay.

Rasyid Fimbay juga menambahkan bahwa terkait usulan pemekaran Babo Raya maka dirinya berharap masyarakat Babo Raya yang terdiri dari 7 (tujuh) distrik agar bersatu untuk mendukung prosesi perjuangan yang dimotori Kommite Pembentukan Kabupaten Babo.

“Dimana Kommite Pembentukan Kabupaten Babo Raya ini lahir dari rahim masyarakat Kecamatan Babo pada tanggal 15 Maret 2001 waktu itu kita masih 22 kampung.

Pembentukan Komitte Pembentukan Kabupaten Babo melalui Surat Keputusan Nomor 4 (empat) yang mengatakan bahwa satu-satuinya wadah dalam rangka perjuangan kabupaten Babo adalah Kommite Pembentukan Kabupaten Babo. Yang diketuai  Sahaji Refideso dan sekretaris Abd. Rasyid Fimbay.

Untuk mempercepat pembentukan Kabupaten Babo Raya, pemerintah kabupaten Teluk Bintuni dalam hal ini Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, MT membentuk  Tim kerja Pemekaran Kabupaten Babo Raya yang di SK kan oleh Bupati.

Dimana Bupati sudah mempercayai beberapa orang untuk masuk ke dalam tim kerja Pemekaran Kabupaten Babo Raya yang diketuai Sahaji Refideso dan Sektretaris Abdul Rasyid Fimbay yang  anggotanya berasal dari beberapa suku yang ada di Babo Raya,” papar Rasyid. (01-IP)

About Post Author